Penipuan Sewa Villa di Bali: 101 Korban pada 2025, Tak Satu Pun Uangnya Kembali

Pada 2025, Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA) mencatat 101 korban penipuan sewa villa di Bali, dan tak satu pun berhasil mendapatkan uangnya kembali (Kompas Denpasar, 18 Desember 2025). Uang yang dipertaruhkan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per pemesanan, menurut Bali Post edisi 14 Januari 2026. Polanya selalu sama: foto dicuri dari pengelola villa sungguhan, akun media sosial palsu, harga yang murahnya tidak wajar, transfer diminta sebelum survei lokasi, lalu pelakunya menghilang.

Ada tiga pengecekan gratis sebelum membayar: kode verifikasi BVRMA (aktif sejak 17 Desember 2025, dengan 62 perusahaan anggota terdaftar untuk 2026), portal cekrekening.id milik Kementerian Komdigi untuk melihat riwayat laporan terhadap sebuah rekening bank, dan aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR/BPN untuk memastikan sebuah sertifikat tanah benar-benar ada. Jika uang sudah telanjur terkirim, laporan disampaikan melalui lapor.go.id (verifikasi dijanjikan dalam 3 hari, tanggapan dalam 5 hari). Sejak 2 Januari 2026, penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), bukan lagi Pasal 378: pidana penjara paling lama 4 tahun, atau denda paling banyak Rp500 juta. Asuransi perjalanan, sementara itu, tidak akan mengganti uang yang Anda transfer ke penipu.

Seberapa besar sebenarnya skala penipuan ini?

Kita mulai dari data yang justru tidak ada, karena inilah yang menjelaskan mengapa mutu artikel tentang topik ini begitu timpang: tidak ada statistik publik dari pemerintah Indonesia maupun kepolisian di Bali tentang penipuan sewa properti. Satu-satunya angka yang bisa ditelusuri sumbernya berasal dari asosiasi profesi swasta, BVRMA, yang diketuai I Kadek Adnyana; angka ini diberitakan media Indonesia pada Desember 2025 dan Januari 2026.

Ada dua catatan penting tentang tabel ini.

Kedua angka itu tidak cocok satu sama lain. Dengan Rp10 juta per kasus (batas bawah kisaran tersebut), 101 korban saja sudah berarti lebih dari Rp1 miliar, bukan “ratusan juta”. Ketidakcocokan ini bahkan ada di dalam Bali Post sendiri, yang dalam satu artikel yang sama menyebut nilai satu pemesanan mencapai puluhan hingga ratusan juta, sekaligus menyebut kerugian para wisatawan mencapai ratusan juta. Bisa jadi rumusan itu merujuk pada kerugian rata-rata per korban, bisa jadi pula total sebenarnya mencapai miliaran. Tidak ada sumber publik yang bisa memastikannya: kami mengutip kedua besaran itu secara terpisah, tidak pernah dijumlahkan.

Ada nuansa lain, yang selalu hilang dalam pemberitaan ulang berbahasa Inggris: Bali Post berbicara tentang nilai satu pemesanan (“nilai satu kali pemesanan villa”), yaitu jumlah uang yang dipertaruhkan saat Anda memesan villa, bukan jumlah yang dicuri per korban. Itulah uang yang berisiko Anda transfer, bukan rata-rata yang dikantongi penipu.

Angka dalam dolar yang beredar sebaiknya diabaikan. Kisaran “US$500 hingga 5.000” atau “deposit US$3.000 hingga 15.000” yang muncul di sejumlah blog berbahasa Inggris tidak merujuk ke sumber mana pun, begitu pula klaim “penipuan naik 30% sejak 2021” atau “180 pengaduan pada 2024”. Sebuah situs yang memuat angka serupa bahkan menyebut sendiri angka-angka itu sebagai “estimates rather than independently verified data” — perkiraan, bukan data yang diverifikasi secara independen. Waspadai juga versi berbahasa Inggris yang memadatkan 101 korban sepanjang 2025 menjadi “101 korban dalam beberapa bulan pertama 2025”: itu keliru, dan membesar-besarkan masalah yang sudah nyata.

Cara kerja penipuan ini, langkah demi langkah

Gambaran yang disusun BVRMA antara Desember 2025 dan Januari 2026 menunjukkan rangkaian yang berulang nyaris tanpa variasi.

1. Foto dicuri. Gambar-gambarnya berasal dari villa sungguhan, sering kali yang dikelola anggota asosiasi. Kutipan I Kadek Adnyana yang dimuat Dewata News pada 19 Desember 2025: “Several members have had their villa photos stolen. After payment is made, the scammers can no longer be contacted.” — foto villa milik sejumlah anggota dicuri, dan setelah pembayaran dilakukan, penipunya tak bisa dihubungi lagi.

2. Etalase palsu. Situs palsu, akun Instagram palsu, atau nomor WhatsApp palsu yang meniru pengelola resmi, dengan jumlah pengikut yang digelembungkan.

3. Identitas berganti-ganti. Penipu yang sama berganti nama setelah setiap korban. Dua nama usaha yang disebut langsung oleh BVRMA: “Bali Villa Rental” dan “Beautiful Bali Villa”.

4. Umpan harga murah. Tarif jauh di bawah harga pasar kawasan tersebut. Hal ini tidak disebut dalam pernyataan BVRMA yang bisa kami baca, tetapi selalu muncul dalam tipologi panduan-panduan lokal yang dikutip di bawah, dan inilah tanda yang paling mudah Anda cek sendiri.

5. Transfer sebelum survei. Pembayaran diminta di muka, lewat transfer langsung, sering kali ke rekening pribadi alih-alih rekening perusahaan.

6. Menghilang. Nomor tak bisa dihubungi, akun dihapus, uang raib.

Asosiasi itu juga mencatat pola musiman: gelombang kasus yang terdokumentasi bertepatan dengan libur akhir tahun di Indonesia (Nataru 2025/2026). Adnyana, dikutip Sightseeing Bali pada 14 Januari 2026: “Kami melihat tren penipuan villa semakin meningkat, terutama menjelang high season.” Jika Anda mencari hunian untuk Desember–Januari atau Juli–Agustus, Anda mencarinya pada saat yang paling rawan.

Apa saja tanda bahaya yang nyata?

Tipologi di bawah ini merangkum beberapa panduan lokal, dan penting untuk tahu siapa penulisnya: Villa Inspection (1 Januari 2025) adalah perusahaan inspeksi villa, Bali Trusted (24 Januari 2026) adalah platform sewa — dua pelaku komersial, bukan otoritas publik. Gambaran lapangan yang mereka berikan berguna dan saling sejalan; jika tidak disertai angka, itu karena keduanya tidak menerbitkan angka yang bisa diverifikasi.

Masih ada dua pola yang lebih sulit dideteksi sejak awal: sewa ganda (properti yang sama disewakan ke beberapa orang untuk periode yang sama) dan pihak yang tidak berwenang menyewakan — kerabat, penyewa yang menyewakan ulang, atau “agen” tanpa surat kuasa yang menerima uang untuk properti yang sebenarnya tidak boleh ia sewakan kepada Anda. Satu penegasan lagi, untuk menghindari kekeliruan yang sering terjadi: segala hal yang berkaitan dengan pembelian properti (sertifikat tanah palsu, penjualan ganda, skema nominee, proyek inden tanpa izin) adalah topik lain, dengan cara pencegahan yang lain pula. Artikel ini hanya membahas sewa.

Kode verifikasi BVRMA: alat paling konkret sejak Desember 2025

Inilah perkembangan paling berguna dari seluruh persoalan ini, dan masih jarang dibahas dalam panduan-panduan yang beredar di kalangan ekspatriat. Sejak 17 Desember 2025, BVRMA menyediakan halaman verifikasi kode yang gratis dan terbuka untuk umum. Prosedurnya, seperti dijelaskan halaman itu sendiri dan Bali.live pada 21 Januari 2026:

1. Anda menemukan sebuah villa (situs web, Instagram, WhatsApp, agen).

2. Anda meminta kode verifikasi BVRMA kepada pengelolanya.

3. Anda memasukkan kode itu di bvrma.org/verification-page.

4. Jika kodenya valid, data kontak perusahaan akan muncul. Anda mencocokkannya dengan kontak yang menghubungi Anda: nama perusahaan, e-mail, nomor telepon.

5. Anda baru membayar setelah semuanya terbukti cocok.

Peringatan yang tertera di halaman itu sangat jelas: “If no details appear, please be cautious — you may be at risk. The company might not be verified as our member.” Artinya: jika tidak ada data yang muncul, tidak ada jaminan perusahaan itu anggota BVRMA — dan Anda melangkah dengan risiko sendiri.

Namun ada batasannya, dan ini sangat penting. BVRMA menerbitkan daftar 62 anggota terverifikasi untuk 2026 — semuanya perusahaan pengelola, bukan villa perorangan. Bali.live sendiri menyebut sekitar 70 perusahaan yang mengelola kurang lebih 3.000 villa. Dibandingkan seluruh properti sewaan di pulau ini, jumlah itu sangat kecil. Jadi, tidak menjadi anggota BVRMA bukan bukti penipuan: kode adalah tanda positif jika ada, bukan tanda negatif jika tidak ada. Sebagian besar pemilik perorangan di Bali tidak punya alasan untuk memilikinya.

Baca juga: Cara menawar harga sewa di Bali: strategi yang benar-benar ampuh

Halaman ini juga punya dua titik buta: tidak ada direktori yang bisa dijelajahi bebas (halaman hanya menjawab kode yang dimasukkan) dan tidak ada daftar akun palsu yang sudah diketahui. Halaman ini memvalidasi, bukan memperingatkan.

Bisakah rekening bank dicek sebelum transfer?

Bisa, meski terbatas, dan langkah ini masih jarang diketahui para ekspatriat. Kompas, pada 11 April 2026, menyebut cekrekening.id sebagai layanan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, dulu Kominfo) yang menghimpun rekening bank yang dilaporkan dalam kasus penipuan. Langkah-langkahnya, dijelaskan rinci dalam artikel yang sama: buka www.cekrekening.id, pilih “Periksa Rekening”, pilih jenisnya (bank atau dompet digital) lalu nama bank atau penyedianya, masukkan nomor rekening atau nomor telepon, isi reCAPTCHA, lalu klik “Cek Sekarang”. Sistem akan menampilkan riwayat laporan yang terkait dengan rekening tersebut. Korban juga bisa melaporkan rekening penipu melalui menu “Daftarkan Rekening”, disertai tangkapan layar sebagai bukti.

Namun hati-hati: rekening yang tidak ada di database bukanlah jaminan. Database itu hanya memuat yang sudah pernah dilaporkan, dan penipu yang membuka rekening baru tidak akan terlihat di sana. Ada juga keterbatasan metodologis: kami tidak bisa menguji layanan ini, yang menolak permintaan otomatis, dan halaman layanan terkait di portal kementerian tidak memberikan hasil apa pun kepada kami. Cara kerjanya dijelaskan di sini berdasarkan pemberitaan media ekonomi nasional, bukan berdasarkan uji coba kami sendiri.

Bagaimana mengecek properti dan orang yang menyewakannya?

Sertifikat tanah lewat Sentuh Tanahku

Aplikasi Sentuh Tanahku, yang dikembangkan Kementerian ATR/BPN, bisa dipakai untuk mengecek sertifikat tanah. Prosedurnya, menurut Kompas pada 1 April 2026:

• Sertifikat kertas (analog): buka aplikasi, buat akun dengan e-mail, masuk ke “Cari Bidang” → “Sertifikat Analog”, masukkan jenis hak, lokasi, desa, dan nomor sertifikat, lalu pilih “Cari Bidang Tanah”.
• Sertifikat elektronik: alurnya sama, dengan nomor NIBEL 14 digit.

Keterbatasannya besar dan jarang disebut: untuk sertifikat elektronik, Kompas menegaskan bahwa “tidak akan ada data luas maupun nama pemilik”. Alat ini memastikan keberadaan sebidang tanah, bukan identitas orang yang menyewakannya kepada Anda. Portal peta bhumi.atrbpn.go.id/peta membantu menemukan letak bidang tanah, tetapi tidak menghapus keterbatasan ini.

Pengecekan di lapangan, yang paling ampuh

Bali Trusted, platform komersial yang sudah disebut sebelumnya, menerbitkan daftar periksa pada 24 Januari 2026 yang sama sekali tidak bergantung pada alat daring:

• Lihat langsung propertinya sebelum membayar apa pun.
• Cocokkan nama di sertifikat tanah dengan nama penanda tangan kontrak — pengecekan paling menentukan untuk menyaring pihak yang tidak berwenang menyewakan.
• Minta bukti kepemilikan, pastikan properti benar-benar kosong, bicaralah dengan tetangga.
• Dokumentasikan kondisi properti dengan foto dan video bertanggal sebelum pindah masuk.
• Foto meteran dan minta ketentuan penagihan listrik dan air ditulis hitam di atas putih.
• Tuangkan semuanya secara tertulis.

Asosiasi Properti Bali, dikutip Rangka Narasi pada 18 Desember 2025, menambahkan pengecekan izin bangunan, membaca ulasan daring, kontrak sewa resmi, dan terutama panggilan video sebelum membayar. Jika propertinya ada dan lawan bicara Anda punya akses ke sana, tiga menit panggilan video bukan masalah. Jika ditolak, Anda sudah mendapat jawabannya.

Satu langkah terakhir yang sangat sederhana: bandingkan harga sewa yang ditawarkan dengan harga yang benar-benar berlaku di kawasan itu. Harga sewa yang jauh di bawah pasar setempat bukan penawaran bagus, melainkan tanda bahaya. Terutama di Canggu, tempat selisih harga antara kawasan-kawasan kecilnya sangat besar, harga acuan ditentukan jalan demi jalan.

Bukti transfer palsu: sebuah perkara di Pengadilan Negeri Denpasar

Satu kasus nyata, yang didokumentasikan dua sumber independen, menggambarkan jebakan yang sebaliknya: bukti pembayaran yang dipalsukan. Korbannya justru pemilik villa, bukan penyewa — tetapi modus dokumen palsu bisa berlaku ke dua arah.

Sumber: ANTARA Bali dan Detik, 31 Juli 2025. Keduanya sedikit berbeda dalam penulisan nama, dan Detik menyebut salah satu transfer terjadi pada 2024, padahal seluruh kronologi menunjukkan 2025. Kami tidak menemukan informasi apa pun tentang hasil persidangan: tidak ada dasar untuk menulis bahwa yang bersangkutan telah divonis bersalah, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku baginya. Pelajaran praktisnya berlaku untuk semua pihak, penyewa maupun pemilik: tangkapan layar transfer bukanlah pembayaran. Yang menjadi bukti sah hanyalah dana yang benar-benar sudah masuk ke rekening.

Apa yang terjadi jika Anda sudah telanjur membayar?

Terus terang saja: peluang uang kembali sangat kecil. Dari 101 korban yang dicatat BVRMA pada 2025, tak satu pun mendapatkan uangnya kembali. Asuransi perjalanan juga tidak menutup kerugian ini — Bali.live menegaskannya tanpa basa-basi pada 21 Januari 2026: asuransi perjalanan “doesn't protect against scammers and won't refund your money if you transferred it to fraudsters”, yakni tidak melindungi dari penipu dan tidak mengganti uang yang Anda transfer kepada mereka. Transfer yang Anda lakukan secara sukarela ke penipu bukanlah kerugian yang ditanggung asuransi.

Meski begitu, Anda tetap perlu melapor, setidaknya untuk mengisi database yang akan melindungi calon korban berikutnya.

Ada yang perlu dicermati soal tabel ini. Halaman SP4N-LAPOR tidak menjelaskan apakah warga negara asing (WNA) bisa mengajukan laporan; pendaftaran diperlukan, dan tidak ada dasar bagi kami untuk menyatakan layanan ini terbuka bagi yang bukan WNI. Adapun patrolisiber.id, yang juga menolak permintaan otomatis, keberadaannya dibuktikan oleh pemberitaan media Indonesia: kami belum mengujinya.

Aturan hukumnya sejak 2 Januari 2026

Satu hal yang perlu diperhatikan, berlaku untuk semua saran yang Anda baca di tempat lain: KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, setelah masa transisi tiga tahun. Penipuan tidak lagi dijerat dengan Pasal 378 KUHP lama, melainkan dengan Pasal 492 KUHP baru.

Soal denda, para pengulas hukum di Indonesia tidak sepakat tentang kategori yang berlaku: kantor hukum Ahdan Ramdani menyebut “kategori V”, Logika Hukum menyebut “kategori IV” — dan tak satu pun mengonversi kategori itu ke dalam rupiah. Teks resminya, yang kami periksa ulang pada 24 Oktober 2026 di portal JDIH BPK RI, memberi jawabannya: Pasal 492 mengancam denda paling banyak kategori V, dan Pasal 79 menetapkan kategori itu sebesar Rp500 juta. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang juga berlaku sejak 2 Januari 2026, mengubah KUHP tanpa menyentuh kedua pasal tersebut. Ancaman 4 tahun penjara, sebaliknya, disepakati semua pihak.

Yang tidak disebut dalam imbauan perjalanan

Imbauan perjalanan pemerintah Inggris (GOV.UK, Indonesia — safety and security) memuat bagian “Scams”. Bagian itu membahas penipuan kartu bank, money changer tak berizin — “only use licensed currency exchanges, identified by a Bank of Indonesia logo and a QR code”, yakni hanya gunakan money changer berizin yang ditandai logo Bank Indonesia dan kode QR — serta meningkatnya penipuan di studio tato, salon kuku, dan spa di Bali. Tidak ada satu kata pun tentang penipuan sewa. Untuk risiko yang satu ini, imbauan resmi tidak memperingatkan apa pun: pengecekan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda.

Apa yang diubah platform iklan, dan apa yang tidak

Setiap langkah dalam modus yang dipetakan BVRMA punya penangkal yang masuk akal, dan beberapa di antaranya cukup dengan tidak keluar dari jalur tertulis.

• Pertahankan percakapan di fitur pesan platform. Penipu perlu menarik Anda ke WhatsApp pribadi agar bisa meminta transfer ke rekening pribadi, jauh dari riwayat apa pun.
• Jangan pernah transfer sebelum melihat sendiri: survei langsung, atau jika tidak memungkinkan, panggilan video langsung dari dalam properti.
• Cocokkan identitas. Nama di sertifikat tanah = nama penanda tangan kontrak = pemilik rekening penerima.
• Minta semuanya tertulis: kontrak, daftar inventaris, catatan meteran, foto kondisi properti yang bertanggal.

Di Lokalfinds, iklan properti dimoderasi dan fitur pesan internal memungkinkan Anda berkomunikasi secara tertulis. Sebagian besar pengiklan juga mencantumkan nomor WhatsApp atau telepon: simpan hal-hal yang mengikat (harga, deposit, tanggal) di fitur pesan platform agar apa yang dijanjikan tetap tercatat — perpindahan ke percakapan pribadi itulah yang, dalam modus yang dijelaskan di atas, mendahului transfer tanpa pengecekan.

Batasannya juga perlu dijelaskan sama gamblangnya: tidak ada platform iklan yang memverifikasi sertifikat tanah, mengecek sertifikat ke BPN, atau menggantikan survei langsung. Moderasi menyaring iklan yang jelas-jelas palsu, tetapi tidak menjamin siapa pemilik sebuah properti. Tiga langkah — survei, kecocokan nama, dan dokumen tertulis — tetap menjadi tanggung jawab Anda, sama seperti isi daftar periksa pindah ke Bali lainnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa jumlah korban penipuan sewa yang tercatat di Bali?

Bali Villa Rental and Management Association mencatat 101 korban penipuan sewa villa sepanjang 2025, angka yang diberitakan Kompas Denpasar pada 18 Desember 2025 dan dikutip dua media lokal lainnya. Tak satu pun korban itu mendapatkan uangnya kembali. Tidak ada statistik publik dari pemerintah atau kepolisian tentang fenomena ini di Bali.

Bagaimana memastikan pihak yang menyewakan villa di Bali itu asli?

Minta kode verifikasi BVRMA-nya dan masukkan di bvrma.org/verification-page: jika kodenya valid, data kontak perusahaan akan muncul dan Anda bisa mencocokkannya dengan lawan bicara Anda. Lengkapi dengan panggilan video langsung dari dalam properti, kecocokan antara nama di sertifikat tanah dan nama penanda tangan kontrak, serta pengecekan rekening penerima di cekrekening.id.

Apakah pihak yang menyewakan villa tanpa kode BVRMA pasti penipu?

Tidak. BVRMA mencantumkan 62 perusahaan anggota terverifikasi untuk 2026, dan Bali.live menyebut sekitar 70 perusahaan yang mengelola kurang lebih 3.000 villa: dibandingkan seluruh properti sewaan di pulau ini, jumlah itu sangat kecil. Sebagian besar pemilik perorangan tidak punya alasan untuk memiliki kode. Kode adalah tanda positif jika ada, bukan tanda negatif jika tidak ada.

Bisakah rekening bank pemilik villa dicek sebelum transfer?

Bisa, lewat cekrekening.id, layanan Kementerian Komdigi. Pilih “Periksa Rekening”, jenis rekening, dan nama bank atau penyedianya, lalu masukkan nomor rekening atau nomor telepon. Sistem akan menampilkan riwayat laporannya. Hati-hati: rekening yang tidak ada di database bukanlah jaminan, karena database itu hanya memuat apa yang sudah pernah dilaporkan korban.

Apakah Sentuh Tanahku menampilkan nama pemilik tanah?

Tidak untuk sertifikat elektronik. Kompas menegaskan pada 1 April 2026 bahwa dalam hal ini luas tanah maupun nama pemilik tidak ditampilkan. Aplikasi milik Kementerian ATR/BPN ini memastikan keberadaan sebidang tanah, bukan identitas orang yang menyewakannya. Pengecekan yang menentukan tetaplah membandingkan nama di sertifikat kertas dengan nama penanda tangan kontrak.

Apa yang harus dilakukan jika saya sudah mentransfer uang ke pemilik villa palsu?

Laporkan rekening bank tersebut di cekrekening.id, ajukan laporan di lapor.go.id — verifikasi dijanjikan dalam 3 hari, tanggapan instansi dalam 5 hari — dan buat laporan di kantor polisi. Simpan tangkapan layar, kontrak, dan bukti transfer. Dari 101 korban yang dicatat BVRMA pada 2025, tak satu pun mendapat ganti rugi: anggap saja laporan Anda terutama melindungi calon korban berikutnya.

Apakah asuransi perjalanan mengganti kerugian akibat penipuan sewa?

Tidak. Bali.live menuliskannya dengan gamblang pada 21 Januari 2026: asuransi perjalanan tidak melindungi dari penipu dan tidak mengganti uang yang Anda transfer secara sukarela kepada mereka. Transfer yang Anda setujui sendiri bukanlah kerugian yang ditanggung asuransi. Inilah alasan kuat untuk memilih pembayaran yang bisa dilacak, dilakukan setelah verifikasi, ketimbang transfer tanpa pengecekan ke rekening pribadi.

Sumber

• SP4N-LAPOR! — resmi — kanal pengaduan nasional: verifikasi dalam 3 hari, tanggapan instansi dalam 5 hari, waktu tanggapan 10 hari bagi pelapor, lebih dari 700 instansi terhubung.
• ATR/BPN — portal peta Bhumi — resmi — peta pertanahan resmi.
• JDIH BPK RI — UU No. 1 Tahun 2023 — resmi — teks resmi KUHP baru: Pasal 492 (penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V) dan Pasal 79 (kategori V = Rp500 juta), diperiksa ulang pada 24 Oktober 2026.
• JDIH BPK RI — UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana — resmi — mengubah KUHP mulai 2 Januari 2026 tanpa menyentuh Pasal 79 dan Pasal 492; diakses 24 Oktober 2026.
• GOV.UK — Indonesia, safety and security — resmi — bagian “Scams”, tanpa menyebut penipuan sewa sama sekali.
• Kompas Denpasar (18/12/2025) — media — sumber utama angka 101 korban pada 2025, tidak ada dana yang kembali, peluncuran halaman BVRMA, nama samaran para penipu.
• Bali Post (14/01/2026) — media — nilai satu pemesanan “puluhan hingga ratusan juta rupiah”, lebih dari 100 kasus serupa, modus yang dijelaskan BVRMA.
• BVRMA — halaman verifikasi — asosiasi profesi — validasi dengan kode dan peringatan resmi jika kode tidak valid.
• BVRMA — daftar anggota 2026 — asosiasi profesi — 62 perusahaan anggota terverifikasi.
• Bali.live (diperbarui 21/01/2026) — media — prosedur 5 langkah, ~70 perusahaan untuk ~3.000 villa, tidak ditanggung asuransi perjalanan.
• Dewata News (19/12/2025) — media — kutipan I Kadek Adnyana tentang pencurian foto dan nama samaran yang berganti-ganti.
• Sightseeing Bali (14/01/2026) — media — kasus meningkat menjelang musim ramai.
• Kompas — cek rekening penipuan (11/04/2026) — media — prosedur langkah demi langkah cekrekening.id, berada di bawah Kementerian Komdigi, pelaporan rekening.
• Kompas — cek sertifikat tanah (01/04/2026) — media — prosedur Sentuh Tanahku; luas dan nama pemilik tidak ditampilkan untuk sertifikat elektronik.
• Bali Trusted (24/01/2026) — komersial — platform sewa komersial; daftar periksa lapangan: kecocokan sertifikat/penanda tangan, tetangga, berita acara kondisi, meteran. Tidak menerbitkan angka.
• Rangka Narasi (18/12/2025) — media — rekomendasi Asosiasi Properti Bali, termasuk panggilan video sebelum membayar.
• Villa Inspection (01/01/2025) — komersial — perusahaan inspeksi villa; tipologi 7 pola: iklan palsu, bait-and-switch, deposit yang tidak dikembalikan, sewa ganda, tagihan digelembungkan, sewa ulang, “jual cepat”. Tidak menerbitkan angka.
• ANTARA Bali (31/07/2025) — media — kasus Denis Vallee: tanggal sewa, Rp5,035 miliar, bukti transfer palsu senilai 209.420 dolar Kanada.
• Detik (31/07/2025) — media — konfirmasi kasus, dakwaan dengan Pasal 378 KUHP.
• Logika Hukum (07/01/2026) — komersial — Pasal 492, 4 tahun, masa transisi tiga tahun; menyebut kategori IV untuk denda.
• Ahdan Ramdani — 378 vs 492 — komersial — perbandingan kedua pasal, sistem “double track”; menyebut kategori V, tanpa menyebut nominalnya.

Artikel ini ditulis pada 22 Juli 2026 berdasarkan sumber yang diakses pada tanggal tersebut. Angka yang dikutip berasal dari asosiasi profesi swasta (BVRMA) yang diberitakan media Indonesia, bukan dari statistik pemerintah, yang memang tidak tersedia untuk topik ini. Konten ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum: untuk setiap langkah resmi, rujuklah sumber resmi Indonesia yang dikutip atau konsultan hukum yang kompeten.