Tanah

Tidak dengan Hak Milik, yang hanya untuk warga negara Indonesia (UU 5/1960 Pasal 21); skema nominee (pinjam nama) batal karena hukum (Pasal 26). WNA dapat menyewa tanah lewat akta sewa notaris, atau membangun melalui PT PMA pemegang Hak Guna Bangunan (HGB). Dari 62 iklan yang kami analisis, 46 kaveling ditawarkan leasehold dan 12 freehold. Tentukan strukturnya bersama PPAT.

Satu are sama dengan 100 m², jadi 10 are = 1.000 m². Untuk membandingkan tanah leasehold, bagi harga dengan luas lalu dengan sisa tahun sewa: kaveling yang lebih murah dengan sisa sewa 17 tahun bisa lebih mahal per tahun dibanding yang lebih mahal dengan sisa 30 tahun. Di iklan kami, masa sewa median 27 tahun.

Penjual memakai warna pada rencana tata ruang resmi (RTRW dan RDTR): pink umumnya untuk pariwisata, kuning untuk perumahan, dan hijau untuk pertanian, di mana pembangunan dibatasi. Cek sendiri bidang tanahnya di GISTARU, peta daring Kementerian ATR/BPN, dan minta notaris memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR) sebelum membayar.

Pada prinsipnya tidak. Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025, terbit Desember 2025, memerintahkan seluruh kabupaten/kota di Bali menolak alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B, LBS). UU 41/2009 yang diubah pada 2023 mengancam alih fungsi ilegal dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar. Kaveling “view sawah” harus berada di luar zona tersebut.

Untuk peralihan hak atas tanah: BPHTB yang dibayar pembeli, paling tinggi 5% (UU 1/2022 Pasal 47), PPh final 2,5% yang dibayar penjual (PP 34/2016), dan honorarium PPAT maksimal 1% dari harga transaksi (PP 24/2016). Sebelum membangun, Anda memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, PP 16/2021).