Properti

Tidak dengan Hak Milik: hak ini hanya untuk warga negara Indonesia (UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 21), dan setiap pengalihan kepada WNA, termasuk lewat nominee, batal karena hukum (Pasal 26). Jalur yang umum adalah sewa jangka panjang (leasehold), Hak Pakai atas rumah seharga minimal Rp5 miliar atau apartemen minimal Rp2 miliar di Bali (Kepmen ATR/BPN 1241/2022), atau HGB atas nama PT PMA.

Dengan leasehold, Anda menyewa tanah dan bangunan untuk jangka waktu yang tertulis di akta sewa; undang-undang tidak menetapkan jangka waktu baku. Setelah masa sewa berakhir, properti kembali kepada pemilik tanah, kecuali perpanjangan tercantum di akta. Freehold berarti sertifikat hak (Hak Milik, atau HGB untuk badan usaha) yang tidak dapat dipegang WNA atas nama pribadi.

Untuk peralihan hak atas tanah, pembeli membayar BPHTB paling tinggi 5% (UU 1/2022 Pasal 47), penjual membayar PPh final 2,5% (PP 34/2016), dan honorarium PPAT tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi (PP 24/2016 Pasal 32). Leasehold mengikuti aturan lain, termasuk PPh final 10% atas sewa (PP 34/2017): minta notaris menghitungnya.

Pada 2025, Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA) mencatat 101 korban penipuan sewa villa, dan tidak satu pun uangnya kembali. Jangan membayar sebelum melihat lokasi; cek rekening di cekrekening.id (Kementerian Komdigi) dan keberadaan sertifikat tanah lewat aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR/BPN.

Pada prinsipnya tidak: Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025, terbit Desember 2025, memerintahkan kabupaten/kota menolak alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian yang dilindungi (LP2B, LBS). Properti yang dibangun atau akan dibangun di lahan seperti itu berisiko; cek zonasi di GISTARU, peta daring Kementerian ATR/BPN.