Kontrak Sewa Rumah di Bali: 12 Klausul yang Wajib Dicek sebelum Tanda Tangan

Kontrak sewa yang lazim di Bali dibayar penuh di muka untuk setahun, mensyaratkan deposit (uang jaminan) sebesar 1–2 bulan sewa — kadang sampai 3 bulan — dan sering membebankan pajak 10% atas uang sewa kepada penyewa, padahal pajak itu kewajiban pemilik (PPh final, PP 34/2017). Tiga klausul kemudian menentukan apa yang terjadi saat masalah muncul: penjualan properti (Pasal 1576 KUHPerdata mempertahankan sewa yang sedang berjalan meski properti dijual, kecuali diperjanjikan lain), bahasa kontrak (kontrak pinjaman yang hanya berbahasa Inggris pernah dibatalkan pengadilan Indonesia), dan pemutusan lebih awal, yang menentukan nasib uang sewa yang sudah dibayarkan. Sisanya enam pemeriksaan yang masing-masing cukup sepuluh menit: identitas pemilik yang sebenarnya, deskripsi properti, tanggal yang pasti, biaya utilitas (listrik hampir tidak pernah termasuk — Rp1,5–3 juta per bulan jika memakai AC), perawatan, dan hak menyewakan kembali (pengulangsewaan). Ditambah meterai Rp10.000 di samping tanda tangan. Angka dan rujukan diverifikasi pada Agustus 2026; sumber resmi ada di akhir artikel.

Ringkasan 12 klausul

Satu catatan soal metode sebelum masuk ke rinciannya: kebiasaan di Bali — deposit, pemberitahuan, pengembalian — hampir tidak pernah diatur undang-undang. Kontraklah yang berlaku. Dengan kata lain, semua yang dijanjikan pemilik secara lisan harus tertulis hitam di atas putih; kalau tidak, janji itu dianggap tidak ada.

Siapa yang menandatangani di hadapan Anda? (klausul 1 dan 2)

Pemeriksaan pertama, bahkan sebelum melihat besaran sewa: apakah orang yang menandatangani benar-benar pemiliknya? Panduan The Bali Home Collection (10 Juni 2026) menempatkan pengecekan ini di urutan teratas. Konkretnya, kontrak menyebut identitas kedua pihak secara jelas, salinan kartu identitas dilampirkan (paspor untuk penyewa warga negara asing atau WNA), dan properti dideskripsikan lengkap dengan nomor sertifikatnya — SHM untuk hak milik penuh. Kebiasaan ini berasal dari sewa jangka panjang: Bali Property Rules (Maret 2026) memasukkan identifikasi para pihak dengan paspor dan nomor sertifikat ke dalam 14 klausul pokok leasehold (hak sewa jangka panjang). Tidak ada salahnya menerapkan standar yang sama untuk sewa tahunan biasa.

Bagaimana dengan visa? Sumber-sumber berbeda pendapat, dan tidak ada larangan hukum dalam teks yang kami periksa. Sebuah firma konsultan menyatakan bahwa visa wisata tidak memungkinkan penandatanganan kontrak sewa jangka panjang; sebaliknya, sebuah panduan khusus leasehold menyebut paspor sudah cukup, sekalipun dengan visa wisata; sebuah media berbahasa Prancis mencatat bahwa kontrak tahunan sering mensyaratkan KITAS atau, jika tidak ada, penjamin lokal. Bacaan praktisnya: ini persyaratan sebagian pemilik atau agen, bukan aturan hukum yang bisa kami identifikasi — pastikan hal ini sebelum membayar uang muka sepeser pun. Soal visanya sendiri, lihat panduan kami tentang KITAS dan visa tinggal jangka panjang.

Jangka waktu, uang sewa, deposit: inti keuangan (klausul 3 sampai 5)

Pertama, jangka waktu: tanggal mulai dan berakhir yang tegas, mengikuti model sewa tahunan (1–2 tahun, sebagaimana dijelaskan panduan heybali tertanggal 30 November 2025). Jika ingin bertahan, sampaikan 2–3 bulan sebelum masa sewa habis — itulah tenggat pemberitahuan perpanjangan yang lazim — dan antisipasi kenaikannya. Konsultan Cekindo (3 Juli 2025) memperkirakannya 10–15% untuk apartemen, dan menyebut bahwa untuk rumah besarnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik. Itu alasan tambahan untuk mencantumkan batas kenaikan dalam kontrak sejak penandatanganan.

Lalu pembayaran. Norma pasar masih pembayaran penuh di muka untuk setahun. Le Petit Journal Bali (panduan yang diperbarui 24 Juli 2026) menyebut pembayaran “sekaligus untuk setahun atau dalam dua kali cicilan (50% + 50%)”; Vivre à Bali (Juni 2026) menambahkan bahwa pembayaran per semester atau per triwulan bisa dinegosiasikan dengan biaya tambahan. Jadwal persisnya — jumlah, tanggal, cara pembayaran — wajib tercantum di kontrak.

Terakhir, deposit (uang jaminan): umumnya 1–2 bulan sewa (heybali, 30 November 2025; The Bali Home Collection, 10 Juni 2026), kadang sampai 3 bulan (Cekindo, 3 Juli 2025). Ada dua hal yang perlu dikunci. Pertama, deposit tidak menggantikan sewa bulan terakhir, kecuali disebutkan tegas dalam klausul. Kedua, tidak ada aturan hukum yang menetapkan batas waktu pengembaliannya: kebiasaan yang dilaporkan adalah 7–14 hari setelah penyewa keluar, tetapi itu hanya berlaku jika tertulis, bersama alasan pemotongan yang disepakati. Fotolah kondisi hunian pada hari Anda masuk — dokumentasi bertanggal adalah senjata pertama Anda jika terjadi perselisihan. Logika yang sama berlaku untuk kunjungan pemilik: kebiasaannya pemberitahuan 24–48 jam sebelumnya, yang hanya punya kekuatan jika tercantum dalam kontrak (heybali).

Untuk menempatkan harga sewa dalam konteks pasar, berikut kisaran bulanan dari Le Petit Journal Bali (diperbarui 24 Juli 2026):

Rincian per kawasan ada di panduan kami tentang sewa tahunan di Bali. Jika villanya disewakan kosongan, melengkapi furnitur villa dengan barang bekas mencegah anggaran furnitur baru menumpuk di atas deposit.

Biaya utilitas dan perawatan: apa kata KUHPerdata (klausul 6 dan 7)

“Listrik hampir tidak pernah termasuk,” tulis The Bali Home Collection (10 Juni 2026) — peringatan soal anggaran sebelum soal hukum. Dengan AC, siapkan Rp1,5–3 juta per bulan untuk listrik; Vivre à Bali (Juni 2026) mengonfirmasinya dengan angka €100–200 per bulan untuk villa ber-AC, biasanya dibayar lewat meteran prabayar dengan token. Biaya lain mengikuti pola yang sama: air, internet, sampah, dan iuran banjar — kontribusi untuk komunitas setempat (heybali).

Untuk perawatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan pembagian bawaan, bahkan ketika kontrak tidak mengaturnya. Pasal 1550 mewajibkan pihak yang menyewakan menyerahkan barangnya, memeliharanya sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan menjamin penyewa dapat menikmatinya dengan tenteram selama masa sewa. Pasal 1583 membebankan perbaikan kecil sehari-hari (daun jendela, kunci di bagian dalam, kaca jendela, menurut kebiasaan setempat) kepada penyewa — kecuali jika kerusakan timbul karena usia barang, cacat pada barang, atau keadaan memaksa: dalam hal itu, perbaikannya kembali menjadi tanggungan pemilik. Kontrak di Bali yang serius mengikuti pembagian ini: perawatan rutin, bola lampu, dan perbaikan kecil oleh penyewa; struktur bangunan, atap bocor, dan peralatan besar oleh pemilik (heybali).

Ada satu klausul yang layak ditambahkan, sesuai saran panduan berbahasa Prancis Vivre à Bali (Juni 2026): penyediaan hunian pengganti atau pengembalian uang secara proporsional jika hunian menjadi tidak layak huni — skenario klasik kebocoran besar di musim hujan. Prinsipnya sebenarnya sudah bersumber dari Pasal 1550, tetapi menuliskannya menghindarkan Anda dari keharusan memperdebatkannya.

Penjualan, pemutusan, pengulangsewaan: klausul yang paling sering memicu sengketa (klausul 8 sampai 10)

Klausul penjualan adalah yang paling licin. Pada dasarnya, Pasal 1576 KUHPerdata melindungi penyewa: penjualan barang yang disewakan tidak memutuskan sewa yang sedang berjalan, kecuali hal itu telah diperjanjikan sejak penandatanganan. Bahkan dalam hal itu pun, penyewa tidak wajib mengosongkan tempat sebelum ganti rugi yang menjadi haknya dibayar. Karena itu, carilah kalimat “jika properti dijual, sewa berakhir”: keberadaannya mencabut satu perlindungan hukum Anda. Mintalah kalimat itu dihapus atau, jika tidak bisa, cantumkan ganti rugi dengan angka yang jelas.

Skenario ini sama sekali bukan teori. Kantor hukum Legal Indonesia mendokumentasikan kasus sebuah villa yang disewa dua tahun dan dibayar penuh di muka: setelah sekitar setahun, pemiliknya meminta penyewa pergi karena hendak menjual, dan menolak mengembalikan uang. Penelusuran dan sepucuk surat tuntutan resmi ternyata cukup — pemilik membatalkan pengusiran sekaligus penjualannya. Kantor hukum itu mendasarkan posisinya pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan mengutip putusan Mahkamah Agung (No. 1051K/Pdt/2014). Dari sisi kontrak, periksa syarat keluar lebih awal bagi masing-masing pihak dan, terutama, nasib uang sewa yang sudah dibayar di muka.

Menyewakan kembali properti yang Anda sewa memerlukan persetujuan pemilik (Cekindo, 3 Juli 2025) — persetujuan yang harus diperoleh secara tertulis (Your Happiness Tours, 18 Juni 2026). Namun, untuk sewa jangka pendek, persetujuan itu tidak lagi cukup: setiap properti yang diiklankan di platform (Airbnb, Booking) wajib memiliki izin usaha akomodasi. Batas waktu penyesuaian iklan di OTA ditetapkan 31 Maret 2026; sejak itu, platform wajib memverifikasi NIB dan izin, lalu menurunkan iklan yang tidak sesuai (Bali Property Rules, diperbarui Maret 2026).

Padahal izin ini tidak terbuka untuk semua orang. Pondok Wisata (KBLI 55130) khusus untuk WNI dan dibatasi paling banyak 5 kamar, sedangkan kode vila (KBLI 55193) dialokasikan untuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (Perpres 49/2021, Lampiran II; PP 28/2025, Lampiran I.L), sehingga kode ini tertutup bagi perusahaan bermodal asing. WNA harus melalui PT PMA, proses yang memakan 3–6 bulan, dengan kode akomodasi lain — misalnya kode hotel — yang sebaiknya dipastikan oleh profesional; atas namanya sendiri, WNA sama sekali tidak bisa memegang izin usaha akomodasi. Adapun larangan Airbnb yang dilontarkan Gubernur Wayan Koster pada awal Desember 2025, larangan itu tidak pernah dijalankan: Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang dan tidak berniat menghentikan platform pemesanan daring (The Bali Sun, 13 Desember 2025).

Penindakannya sendiri sangat nyata: 48 bangunan ilegal dibongkar di Pantai Bingin pada Juli 2025, penyegelan, pemeriksaan pajak, hingga deportasi disertai pencabutan KITAS bagi WNA yang beroperasi tanpa izin. Satu kasus yang dilaporkan (sebuah blog, tanpa nomor putusan) merangkum risikonya bagi penyewa: di Seminyak pada 2021, seorang penyewa menyewakan kembali villa seharga US$450 per malam, padahal ia sendiri membayar Rp250 juta per tahun — kasusnya diselesaikan di luar pengadilan, dan ia kehilangan villa itu.

Bahasa kontrak: jebakan kontrak berbahasa Inggris saja (klausul 11)

UU No. 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia; Pasal 31-nya membolehkan kontrak dwibahasa (bahasa Indonesia + bahasa asing) jika melibatkan pihak asing. Sejak 2019, penggunaan bahasa Indonesia juga diatur dalam sebuah peraturan presiden (Perpres No. 63 Tahun 2019).

Preseden yang patut direnungkan: perkara Nine AM Ltd melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari. Perjanjian pinjaman senilai US$4,4 juta yang hanya ditulis dalam bahasa Inggris dibatalkan karena melanggar undang-undang 2009 tersebut — oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 20 Juni 2013 (No. 451/Pdt.G/2012.PN.Jkt.Bar), dikuatkan di tingkat banding pada 7 Mei 2014 (No. 48/PDT/2014/PT.DKI), lalu oleh Mahkamah Agung pada 31 Agustus 2015 (analisis Jones Day, Desember 2015).

Namun, pembatalan tidak terjadi otomatis. Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 29 Desember 2023 (SEMA No. 3 Tahun 2023) memberi pedoman kepada para hakim bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia, dalam perjanjian dengan pihak asing, tidak lagi dapat menjadi satu-satunya alasan pembatalan, kecuali terbukti ada iktikad tidak baik dari salah satu pihak (analisis Allen & Gledhill). Tetapi surat edaran hanyalah pedoman bagi pengadilan, sedangkan preseden Nine AM sudah diputus dan dikuatkan tiga kali. Karena itu, langkah amannya jelas: mintalah versi bahasa Indonesia, idealnya kontrak dwibahasa yang disajikan berdampingan per kolom, dan mintalah penerjemah independen memeriksanya, bukan penerjemah dari pihak pemilik.

Pajak 10% dan meterai: baris yang tidak dibaca siapa pun (klausul 12)

Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan dikenai pajak penghasilan (PPh) final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa, berdasarkan PP No. 34 Tahun 2017, yang sejak 2 Januari 2018 menggantikan PP No. 29 Tahun 1996 yang diubah dengan PP No. 5 Tahun 2002 — tarifnya dikonfirmasi di situs Kementerian Keuangan. Secara hukum, ini pajak pemilik. Dalam praktiknya, portal properti setempat mencatat bahwa pajak ini lazim dibayar penyewa, atau sudah dimasukkan ke harga yang diiklankan (bali.realestate, portal komersial). Karena itu, carilah baris pajak dalam kontrak Anda: klausul “pajak ditanggung penyewa” menaikkan harga riil sebesar 10%. Temukan, negosiasikan, dan perhitungkan setiap kali Anda membandingkan dua villa.

Baris kedua yang sering terlewat: meterai (bea meterai). Sejak 1 Januari 2021, tarifnya tunggal Rp10.000 per dokumen (UU No. 10 Tahun 2020), berlaku untuk kontrak maupun dokumen yang menyatakan penerimaan uang di atas Rp5 juta, dalam bentuk fisik maupun elektronik (e-meterai), menurut Direktorat Jenderal Pajak. Kontrak sewa yang serius dibubuhi meterai di samping tanda tangan.

Sewa tahunan atau leasehold: dua kontrak yang berbeda

Jangan samakan sewa tahunan dengan leasehold (“Hak Sewa”), sewa jangka panjang yang bagi WNA berfungsi nyaris seperti membeli: lazimnya 25–30 tahun, dapat diperpanjang hingga 70–80 tahun (Bali Property Rules, Maret 2026; besaran serupa menurut Cekindo, 25 tahun yang dapat diperpanjang hingga 70 tahun). Poin kuncinya: leasehold tidak didaftarkan di kantor pertanahan (BPN). Ini perjanjian kontraktual privat, dan akta notaris menjadi satu-satunya perlindungan Anda. Kontrak ini berupa akta notaris, bukan akta PPAT: sewa tidak termasuk perbuatan hukum yang aktanya dibuat PPAT, pejabat peralihan hak atas tanah (PP 37/1998, Pasal 2). Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh provinsi tempat kedudukannya (UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 18), dan notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah itu (UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 17): pastikan notaris Anda berpraktik di Bali.

Dari 14 klausul pokok yang dicantumkan panduan tersebut, tiga perlu diperhatikan secara khusus: jaminan perpanjangan (tuntut kata “jaminan”, bukan sekadar “prioritas”), hak menyewakan kembali dan mengalihkan, serta klausul pewarisan yang mengikat ahli waris pemilik — dalam rentang 25 tahun, pertanyaan itu pasti akan muncul. Dari sisi dokumen, menurut panduan tersebut paspor sudah cukup untuk menandatangani leasehold, tanpa KITAS. Namun Hak Pakai pun tidak mensyaratkan KITAS: peraturannya meminta dokumen keimigrasian, yang menurut Penjelasan PP 18/2021 (Pasal 69) berarti visa, paspor, atau izin tinggal.

Jika terjadi sengketa: dokumentasikan, kirim somasi, negosiasikan

Urutan yang disarankan para praktisi (balivisa.co, 31 Mei 2025) terdiri atas empat langkah: dokumentasikan (foto bertanggal, simpan semua pesan), baca ulang klausul perawatan dalam kontrak, kirim teguran resmi — “Surat Peringatan” atau somasi — lalu tunjuk kantor hukum jika tidak ada perkembangan. Sumber yang sama menyebut biaya pemeriksaan kontrak sebelum tanda tangan “beberapa ratus ribu rupiah”: dibandingkan risikonya, ini pengeluaran terbaik di seluruh proses. Kasus villa yang dibayar di muka di atas menunjukkan bahwa surat yang disusun dengan baik kadang menyelesaikan segalanya.

Jika negosiasi gagal, besaran angka yang dilaporkan sebuah blog lokal (18 Juni 2026, tanpa nomor putusan — anggap sebagai ilustrasi) memberi gambaran. Di Ubud, seorang pemilik menuntut Rp85 juta untuk kerusakan akibat lembap: Rp40 juta dikabulkan setelah 14 bulan proses — penyewa pun bisa duduk di kursi tergugat, dan dokumentasi foto kondisi hunian bukanlah kemewahan. Di Canggu, pemutusan aliran air untuk memaksa penyewa pergi diselesaikan lewat mediasi dalam 2 bulan, dengan kompensasi 3 bulan sewa. Perkirakan 6–18 bulan untuk perkara di tingkat pertama. Satu catatan penting: LAPOR!, platform resmi pengaduan masyarakat, ditujukan untuk layanan publik — sengketa sewa antarpribadi ditempuh lewat negosiasi, somasi, lalu gugatan perdata di pengadilan.

Saran terakhir dari sesama ekspatriat: kontrak dipersiapkan sejak tahap pencarian. Di Lokalfinds, iklan sewa di kategori Properti menghubungkan Anda langsung dengan pemilik dan agen properti di seluruh pulau — ajukan pertanyaan 12 klausul ini sejak pesan pertama: siapa pemiliknya? Berapa depositnya? Siapa yang membayar pajak 10%? Apakah ada versi bahasa Indonesia? Kategori Pekerjaan & Jasa juga memuat penyedia jasa hukum dan penerjemahan yang berbasis di Bali untuk memeriksa kontrak Anda. Untuk urusan pindah lainnya, panduan tinggal di Bali untuk ekspatriat kami siap membantu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perlu KITAS untuk menandatangani kontrak sewa di Bali?

Tidak ada larangan hukum yang teridentifikasi dalam teks yang kami periksa. Sebuah panduan khusus leasehold menyebut paspor sudah cukup untuk menandatangani, sekalipun dengan visa wisata; sebaliknya, sebuah firma konsultan menyatakan bahwa visa wisata menghalangi sewa jangka panjang, dan sebagian pemilik atau agen dalam praktiknya meminta KITAS atau penjamin lokal untuk sewa tahunan. Pastikan persyaratan pemilik sebelum membayar apa pun, dengan paspor dan salinannya di tangan.

Berapa deposit yang wajar untuk sewa tahunan di Bali?

Umumnya 1–2 bulan sewa (panduan November 2025 dan Juni 2026), kadang sampai 3 bulan. Deposit tidak menggantikan sewa bulan terakhir, kecuali disebutkan tegas dalam klausul. Tidak ada undang-undang yang dikutip yang mengatur batas waktu pengembaliannya: kebiasaan yang dilaporkan adalah 7–14 hari setelah penyewa keluar — cantumkan tenggat itu hitam di atas putih dalam kontrak, bersama alasan pemotongan yang disepakati.

Bisakah pemilik mengusir saya jika ia menjual villanya?

Pada prinsipnya tidak: Pasal 1576 KUHPerdata menyatakan bahwa penjualan barang yang disewakan tidak memutuskan sewa yang sudah ada, kecuali hal itu diperjanjikan sejak penandatanganan. Bahkan jika klausul semacam itu ada, penyewa tidak wajib mengosongkan tempat sebelum ganti rugi yang diperjanjikan dibayar. Karena itu, periksa apakah kontrak Anda memuat kalimat “dijual = sewa berakhir” sebelum menandatanganinya.

Apakah kontrak sewa yang hanya berbahasa Inggris sah di Indonesia?

Risikonya nyata: UU 24/2009 mewajibkan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, dengan kontrak dwibahasa diperbolehkan jika melibatkan pihak asing. Perjanjian pinjaman senilai US$4,4 juta yang hanya berbahasa Inggris pernah dibatalkan (perkara Nine AM, putusan 2013 yang dikuatkan Mahkamah Agung pada 2015). Pembatalan tidak selalu terjadi: surat edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 3 Tahun 2023, 29 Desember 2023) meminta hakim tidak lagi membatalkan perjanjian hanya karena alasan itu, kecuali terbukti ada iktikad tidak baik — tetapi cara paling aman tetap meminta versi bahasa Indonesia dari kontrak sewa.

Siapa yang membayar pajak 10% atas uang sewa?

Secara hukum, itu pajak pemilik: PPh final 10% dari nilai bruto sewa, diatur PP 34/2017 (yang menggantikan PP 29/1996) dan dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Namun dalam praktiknya, portal properti setempat mencatat bahwa pajak ini lazim dibayar penyewa, atau sudah termasuk dalam harga sewa; klausul “pajak ditanggung penyewa” menaikkan harga sewa riil Anda sebesar 10%. Temukan baris pajaknya dan negosiasikan sebelum menandatangani.

Bolehkah saya menyewakan kembali villa saya di Airbnb dengan izin pemilik?

Persetujuan tertulis pemilik memang diperlukan, tetapi tidak cukup: setiap properti yang diiklankan di platform wajib memiliki izin usaha akomodasi — batas waktu penyesuaian iklan OTA ditetapkan 31 Maret 2026, dan sejak itu platform wajib menurunkan iklan tanpa izin yang sah. Izin Pondok Wisata khusus untuk WNI (paling banyak 5 kamar) dan kode vila (KBLI 55193) dialokasikan untuk koperasi dan UMKM; WNA harus melalui PT PMA dengan kode akomodasi lain, yang sebaiknya dipastikan oleh profesional. Sanksi yang tercatat pada 2025: pembongkaran, penyegelan, hingga kemungkinan deportasi.

Apa yang harus dilakukan jika pemilik menolak melakukan perbaikan?

Pasal 1550 KUHPerdata mewajibkan pemilik memelihara barang yang disewakan agar dapat dipakai sesuai keperluannya, bahkan tanpa klausul khusus. Langkah yang disarankan: dokumentasikan (foto bertanggal, pesan), baca ulang klausul perawatan, kirim somasi resmi, lalu tunjuk kantor hukum jika perlu. Proses yang dilaporkan memakan waktu 6–18 bulan di tingkat pertama — negosiasi sejak dini tetap merupakan jalan tercepat.

Sumber

• https://peraturan.go.id/id/uu-no-24-tahun-2009 — resmi — portal resmi: UU 24/2009, yang mengatur penggunaan bahasa (PDF).
• https://peraturan.go.id/id/perpres-no-63-tahun-2019 — resmi — portal resmi: Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
• https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html — resmi — Kementerian Keuangan: PPh final 10% atas sewa; halaman ini (12 Agustus 2021) masih mengutip PP 29/1996 yang diubah dengan PP 5/2002, yang keduanya telah diganti PP 34/2017.
• https://pajak.go.id/en/node/34251 — resmi — Direktorat Jenderal Pajak: bea meterai Rp10.000 sejak 1 Januari 2021 (UU 10/2020).
• https://www.lapor.go.id/ — resmi — platform nasional resmi pengaduan masyarakat (upaya administratif).
• https://peraturan.go.id/id/pp-no-34-tahun-2017 — resmi — portal resmi: PP 34/2017, PPh final 10% dari jumlah bruto nilai sewa (Pasal 2 dan 4), berlaku sejak 2 Januari 2018, mencabut PP 29/1996 dan PP 5/2002 (diakses 24 Oktober 2026).
• https://peraturan.go.id/files/pp37-1998.pdf — resmi — portal resmi: PP 37/1998 tentang PPAT, Pasal 2 (daftar perbuatan hukum yang aktanya dibuat PPAT, tanpa sewa) (diakses 24 Oktober 2026).
• https://peraturan.go.id/files/uu30-2004.pdf — resmi — portal resmi: UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 18 (wilayah jabatan: seluruh provinsi tempat kedudukan) (diakses 24 Oktober 2026).
• https://peraturan.go.id/files/uu2-2014bt.pdf — resmi — portal resmi: UU 2/2014 tentang perubahan UU Jabatan Notaris, Pasal 17 (larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan) (diakses 24 Oktober 2026).
• https://peraturan.go.id/files/pp18-2021pjl.pdf — resmi — portal resmi: Penjelasan PP 18/2021, Pasal 69 ayat (1) (“dokumen keimigrasian” = visa, paspor, atau izin tinggal) (diakses 24 Oktober 2026).
• https://peraturan.bpk.go.id/Details/168534/perpres-no-49-tahun-2021 — resmi — JDIH BPK: Perpres 49/2021 yang mengubah Perpres 10/2021 (masih berlaku), Lampiran II, No. 48: Vila (KBLI 55193) dialokasikan untuk koperasi dan UMKM; Perpres 10/2021 (Pasal 7) membatasi penanam modal asing pada usaha besar (diakses 24 Oktober 2026).
• https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025 — resmi — JDIH BPK: PP 28/2025, Lampiran I.L, hlm. I.L.26: KBLI 55193 Villa hanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (diakses 24 Oktober 2026).
• https://cekhukum.com/pasal-1550-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/ — komersial — teks Pasal 1550 KUHPerdata: kewajiban pihak yang menyewakan (pemeliharaan, kenikmatan yang tenteram).
• https://cekhukum.com/pasal-1576-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/ — komersial — teks Pasal 1576: penjualan barang tidak memutuskan sewa.
• https://cekhukum.com/pasal-1583-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/ — komersial — teks Pasal 1583: perbaikan kecil menjadi tanggungan penyewa.
• https://www.jonesday.com/en/insights/2015/12/indonesian-high-court-upholds-ruling-that-contracts-be-written-in-indonesian — komersial — perkara Nine AM: pembatalan kontrak yang hanya berbahasa Inggris, dikuatkan di tiga tingkat peradilan.
• https://schinderlawfirm.com/blog/english-as-prevailing-language-in-an-agreement-the-indonesian-law-perspective/ — komersial — kantor hukum: Pasal 31 UU 24/2009, perjanjian dwibahasa diperbolehkan dengan pihak asing (Juni 2019).
• https://www.allenandgledhill.com/publication/articles/27240/supreme-court-of-indonesia-provides-guidance-on-indonesian-translations-of-agreements — komersial — kantor hukum: SEMA No. 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023, tidak ada pembatalan karena ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia kecuali terbukti ada iktikad tidak baik.
• https://bali.realestate/faq/property-taxes-in-bali-how-much-do-foreigners-pay/ — komersial — portal properti komersial: dalam praktiknya pajak 10% lazim dibayar penyewa atau dimasukkan ke harga sewa.
• https://heybali.info/news/how-to-read-bali-rental-contract/ — komersial — panduan praktis lokal: anatomi kontrak sewa di Bali, deposit, pengembalian, pemberitahuan, biaya utilitas, perawatan (30 November 2025).
• https://thebalihomecollection.com/guide/what-a-bali-lease-actually-says — komersial — panduan komersial dari agen properti di Bali: pengecekan pemilik sebenarnya, listrik tidak pernah termasuk, deposit (10 Juni 2026).
• https://www.cekindo.com/blog/renting-property-bali-agreement — komersial — konsultan investasi komersial: jenis kontrak sewa, deposit 1–3 bulan, kenaikan saat perpanjangan 10–15% untuk apartemen, pengulangsewaan (3 Juli 2025).
• https://lepetitjournal.com/bali/logement/se-loger-bali-le-guide-complet-435308 — media — kisaran harga sewa 2026 per jenis hunian, cara pembayaran (diperbarui 24 Juli 2026).
• https://vivreabali.fr/vivre-a-bali/trouver-un-logement — media — pembayaran tahunan, KITAS/penjamin kadang diminta, listrik €100–200/bulan, klausul hunian pengganti (Juni 2026).
• https://balipropertyrules.com/guides/bali-short-term-rental-compliance-foreigners/ — komersial — panduan khusus dari penerbit swasta: izin sewa jangka pendek, tenggat OTA 31 Maret 2026, sanksi yang tercatat (Maret 2026).
• https://balipropertyrules.com/guides/leasehold-hak-sewa-bali-guide/ — komersial — panduan khusus dari penerbit swasta: leasehold, tidak didaftarkan di BPN, notaris yang berwenang, 14 klausul pokok (Maret 2026).
• https://thebalisun.com/indonesian-tourism-ministry-rejects-balis-dreams-to-ban-airbnb/ — media — media lokal: Kementerian Pariwisata menolak larangan Airbnb yang diusulkan Gubernur Bali (13 Desember 2025).
• https://legalindonesia.id/our-client-s-case-legal-resolution-of-property-rental-issues-in-bali/ — komersial — kantor hukum (tulisan kantor tersebut tentang kasus kliennya): pengusiran dini karena penjualan diselesaikan lewat somasi; Pasal 1338 KUHPerdata.
• https://balivisa.co/bali-rental-warning-what-to-do-if-the-landlord-refuses-repairs/ — komersial — penyedia jasa visa/hukum komersial: langkah jika pemilik menolak perbaikan, dokumentasi, somasi, kantor hukum (31 Mei 2025).
• https://yourhappinesstours.com/blog/sued-by-bali-landlord/ — komersial — blog penyedia jasa wisata: tiga sengketa sewa yang dilaporkan tanpa nomor putusan, lama proses 6–18 bulan (18 Juni 2026).