Tidak ada satu pun alat publik gratis yang menampilkan nama pemilik tanah di Indonesia. Portal peta resmi BHUMI (bhumi.atrbpn.go.id) dan aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR/BPN menampilkan bidang tanahnya: batasnya, jenis haknya, terkadang luasnya. Identitas pemegang haknya tidak pernah ditampilkan.
Karena itu, pembuktian nama dilakukan dalam dua tahap. Pertama, fotokopi sertifikat (SHM, SHGB, atau SHP; Girik atau Letter C bukan sertifikat) dicocokkan dengan KTP pihak yang menyewakan. Kedua, pengecekan sertipikat di kantor pertanahan (BPN), sekitar Rp50.000 per sertifikat (tarif PNBP yang dicatat pada Juli–Agustus 2026, berdasarkan PP No. 128 Tahun 2015), yang diurus oleh notaris/PPAT pilihan Anda sendiri. Siapkan waktu 1–2 minggu untuk pemeriksaan ini, dan 2–4 minggu untuk uji tuntas (due diligence) lengkap. Dan jika sang “pemilik” adalah warga negara asing (WNA), ia hampir tidak pernah memiliki tanahnya: mintalah rantai dokumen yang lengkap, dari sertifikat pemilik tanah berkewarganegaraan Indonesia hingga akta sewa notariil yang secara tegas memuat hak untuk menyewakan kembali.
Mengapa pemeriksaan ini bukan sikap paranoid
Paradyse Homes, perusahaan properti hunian yang beroperasi di Bali, mendokumentasikan pada 2026 cara kerja penipuan tanah yang menyasar WNA. Ada tiga pola utama: sertifikat palsu atau ganda, yang sering disertai beban tersembunyi; iklan palsu untuk properti yang tidak ada atau secara hukum tidak bisa dijual, dengan uang muka yang diminta umumnya US$3.000–15.000; serta agen palsu tanpa badan usaha yang bisa diverifikasi (sejak Permendag No. 33 Tahun 2025, perusahaan perantara properti wajib berbentuk badan hukum, seperti PT; CV bukan badan hukum), yang menarik komisi sebelum menunjukkan satu dokumen pun. Sumber yang sama mengutip judul berita ABC News tahun 2024: warga Australia termasuk di antara dugaan korban penipuan villa fiktif senilai sekitar US$120.000. Angka-angka ini berasal dari pelaku usaha komersial; anggaplah sebagai gambaran besaran yang dilaporkan, bukan statistik.
Penyewa pun tidak luput. Pola “pemilik palsu” muncul di semua panduan khusus: orang tak dikenal mengaku sebagai pemilik properti menarik yang diiklankan di bawah harga pasar, meminta uang tanda jadi untuk “mengunci” properti itu, lalu menghilang — atau menyewakan properti yang sama kepada beberapa korban sekaligus. InvestLand Bali, dalam daftar periksanya untuk 2026, menyebut sebuah kasus pada 2024: sejumlah WNA dikabarkan kehilangan uangnya di Bali timur karena kontrak sewa jangka panjang yang diteken tanpa notaris, untuk tanah yang ternyata masuk zona hijau sehingga tidak boleh dibangun. Satu kali pemeriksaan di BPN sebenarnya sudah cukup untuk mengungkapnya.
Tanda bahaya yang dicatat Paradyse Homes ada tiga: notaris yang disodorkan agen atau penjual, tidak adanya perjanjian tertulis, dan desakan untuk melewati uji tuntas. Di Bali, sewa tahunan biasanya dibayar di muka (panduan kami tentang harga sewa tahunan per kawasan memuat besaran uangnya): satu saja dari ketiga tanda ini sudah cukup untuk menghentikan pembicaraan.
Apa yang secara hukum bisa dipegang pihak yang menyewakan — dan ditunjukkan kepada Anda
Sebelum membuka alat apa pun, ketahui dulu apa yang Anda cari. Hukum pertanahan Indonesia (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA 1960 dan PP No. 18 Tahun 2021) menyusun hak atas tanah secara berjenjang, dan tidak semuanya terbuka untuk semua orang.
| Dokumen yang ditunjukkan | Jenis hak | Siapa yang boleh memegangnya | Artinya bagi Anda |
|---|---|---|---|
| SHM (Sertifikat Hak Milik) | Hak milik penuh | Hanya WNI (UUPA, Pasal 21) | Kasus standar: nama di sertifikat harus sama dengan KTP pihak yang menyewakan |
| SHGB (Hak Guna Bangunan) | Hak mendirikan bangunan, hingga 30 tahun, dapat diperpanjang | WNI dan badan hukum Indonesia, termasuk PT PMA — tidak pernah WNA perorangan (PP No. 18 Tahun 2021) | Jika pemegangnya perusahaan, minta dokumen perusahaannya, bukan dokumen seorang “perwakilan” |
| SHP (Hak Pakai) | Hak pakai | Terbuka atas nama pribadi bagi WNA yang memiliki dokumen keimigrasian yang sah | WNA bisa memegangnya secara sah: sertifikatnya harus atas nama WNA tersebut |
| Hak Sewa (perjanjian sewa / leasehold) | Hak sewa berdasarkan kontrak, tanpa batas waktu maksimal dalam undang-undang | Terbuka bagi WNA | Ini bukan sertifikat tanah: buktinya adalah perjanjian sewa, idealnya dibuat di hadapan notaris (akta sewa) |
| Girik / Letter C | — | — | Bukan sertifikat: jangan pernah menerimanya sebagai bukti kepemilikan |
Ingat terutama baris pertama tabel itu. Karena Hak Milik hanya untuk WNI, WNA yang menyebut dirinya “pemilik” sebuah villa hampir selalu adalah penyewa utama pemegang leasehold (hak sewa jangka panjang) yang menyewakannya kembali. Itu tidak melanggar hukum, bahkan sangat umum, tetapi mengubah sepenuhnya dokumen yang harus Anda minta: kami membahasnya di akhir artikel.
BHUMI: memeriksa bidang tanah dari sofa Anda
Langkah pertama, gratis dan tanpa akun: BHUMI, portal peta resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Halaman berjudul “Peta Interaktif BHUMI ATR/BPN” itu berfungsi normal pada 3 Agustus 2026. Cara memakainya, seperti dijelaskan Kompas.com pada Oktober 2025:
1. klik ikon kaca pembesar, lalu “Pencarian Bidang (NIB/HAK/NIBEL)”;
2. pilih kabupaten/kota, lalu desa/kelurahan lokasi properti;
3. masukkan nomor identifikasi bidang (NIB) atau nomor hak pada sertifikat (untuk NIB, cukup 5 digit terakhir);
4. peta akan menampilkan bidang tanah beserta batasnya.
Tidak punya nomor sertifikat? Kementerian Keuangan (DJKN, September 2024) menjelaskan trik koordinat: catat garis lintang dan garis bujur properti di Google Maps, masukkan ke BHUMI, dan bidang tanahnya akan ditemukan. Artikel yang sama secara resmi menyebut tiga alat gratis untuk keperluan ini: Sentuh Tanahku, BHUMI, dan Google Maps sebagai pendukung.
Perlu diperjelas apa yang akan Anda lihat. Jenis hak dan batas bidang ditampilkan. Luasnya bergantung pada alat dan versinya: Kompas.com menyebutnya tampil di BHUMI pada 2025, sedangkan Kompas TV tidak melihatnya dalam pencarian “Sertifikat Analog” di Sentuh Tanahku pada tahun yang sama. Namun, satu hal tidak pernah berubah: nama pemilik tidak muncul di mana pun.
Sentuh Tanahku: aplikasi resmi di saku Anda
Sentuh Tanahku adalah aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN, gratis, di Android maupun iOS; penerbitnya bisa diverifikasi di halaman Google Play-nya (paket id.go.bpn.sentuh). Alurnya, seperti dijelaskan Kompas TV (Juli 2025) dan Kompas.com (Oktober 2025):
1. pasang aplikasinya dan buat akun dengan email;
2. buka menu “Cari Bidang”;
3. sertifikat kertas → “Sertifikat Analog”: masukkan jenis hak, kantor pertanahan, desa/kelurahan, dan nomor sertifikat;
4. sertifikat elektronik → “Sertifikat Elektronik”: masukkan NIBEL (Nomor Identifikasi Bidang Elektronik);
5. bidang tanah akan muncul di peta.
NIBEL ini menandai masa transisi yang sedang berjalan: Indonesia menerapkan sertifikat elektronik sejak 2023, dari satu kantor pertanahan ke kantor pertanahan lain. Menurut pemberitaan media nasional, sertifikat kertas tetap berlaku, sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ATR/BPN menyebutnya sebagai perlindungan terhadap pemalsuan. Sejumlah media nasional juga memberitakan, pada 2026, perombakan aplikasi dan login yang lebih aman melalui identitas digital IKD (KTP Digital): ini informasi tangan kedua, yang perlu dicoba ulang di aplikasi saat Anda membaca artikel ini.
Satu jebakan yang perlu diketahui: panduan Brighton (Juli 2026) menggambarkan menu “Info Sertifikat” yang menampilkan riwayat kepemilikan, jenis hak, dan masa berlaku, tetapi menegaskan bahwa rincian itu hanya menyangkut sertifikat yang terhubung dengan NIK pengguna, setelah verifikasi (foto e-KTP + swafoto). Dengan kata lain, menu itu untuk melihat sertifikat milik sendiri, bukan milik orang lain. Tanpa KTP, cukup gunakan “Cari Bidang”. Bagi WNA, BHUMI di peramban, tanpa akun, tetap menjadi alat yang paling mudah diakses.
Sebagai rangkuman, Rumah123 mencatat empat jalur verifikasi dalam panduannya yang diperbarui pada 3 Agustus 2026; berikut yang ditampilkan masing-masing, dan yang tidak akan pernah ditampilkan oleh satu pun di antaranya:
| Alat | Akses | Yang Anda lihat | Yang tidak akan pernah Anda lihat |
|---|---|---|---|
| BHUMI (bhumi.atrbpn.go.id/peta) | Peramban, tanpa akun | Bidang tanah, batas, jenis hak, luas pada kasus tertentu | Nama pemilik |
| Sentuh Tanahku (Android/iOS) | Akun dibuat dengan email | Lokasi bidang tanah lewat nomor sertifikat (kertas) atau NIBEL (elektronik) | Nama pemilik; menu yang terhubung dengan NIK tidak bisa diakses tanpa KTP |
| Pengecekan Berkas (atrbpn.go.id → Publikasi → Layanan) | Web | Perkembangan berkas yang diajukan di kantor pertanahan | Identitas pemegang hak |
| Kantor BPN (loket atau mesin KiosK) | Datang langsung, ~Rp50.000/sertifikat, biasanya lewat notaris/PPAT Anda | Keaslian sertifikat dan kecocokannya dengan buku tanah | Tidak ada: inilah satu-satunya pemeriksaan yang berkekuatan hukum |
Batas mendasar: alat-alat ini memeriksa bidang tanah, bukan orangnya
Inilah hal yang mengubah segalanya, dan Kompas.com menyatakannya terang-terangan: pencarian menampilkan jenis hak, luas, dan bentuk bidang tanah, tetapi tidak menampilkan nama pemiliknya. Jadi, alat-alat gratis ini menjawab tiga pertanyaan (apakah bidang tanahnya ada, apakah sudah bersertifikat, dan dengan jenis hak apa?) dan membiarkan pertanyaan utamanya tak terjawab: apakah orang di hadapan Anda benar pemegang haknya?
Ada pula catatan soal keandalan, dan catatan ini datang dari sumber resmi. Artikel DJKN (September 2024) menyebut bahwa digitalisasi sertifikat dan pemetaan BPN belum 100% rampung, dengan akurasi sekitar 50% dan kemungkinan perbedaan antara aplikasi dan dokumen aslinya: luas, batas, atribut. Pemberitaan tahun 2026 menonjolkan verifikasi yang lebih akurat berkat sertifikat elektronik. Jadi, digitalisasi memang berjalan, tetapi jangan pernah menganggap BHUMI sebagai daftar yang lengkap: bidang tanah yang tidak muncul belum tentu belum bersertifikat. Brighton juga menyarankan fitur “Lapor” di aplikasi Sentuh Tanahku (foto sertifikat yang jelas + koordinat lokasi) untuk melaporkan bidang tanah yang tidak muncul.
Pengecekan di kantor BPN: sekitar Rp50.000 untuk satu-satunya bukti yang sah
Pemeriksaan yang berkekuatan hukum disebut pengecekan sertipikat dan dilakukan di kantor pertanahan (kantor BPN), dengan membawa sertifikat asli, kartu identitas, dan formulir. Dua panduan Indonesia yang diperbarui pada Juli dan Agustus 2026 menyebut biaya yang sama: sekitar Rp50.000 per sertifikat (Rumah123 menulis “sekitar Rp50.000”, Brighton “Rp 50.000 per sertifikat”).
Dasar tarifnya adalah PP No. 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN, dengan status “Berlaku” yang tercantum pada 3 Agustus 2026, dilengkapi Permen ATR/BPN No. 25 Tahun 2016. Tarif pengecekan tercantum dalam lampiran peraturan, yang diterbitkan berupa pindaian tetapi terbaca jika diperbesar: bagian “Pelayanan Informasi Pertanahan”, butir F.1 “Pengecekan Sertifikat”, Rp50.000 per sertifikat. Angka inilah yang disebut Rumah123 dan Brighton, yang secara tegas mengaitkannya dengan PP No. 128 Tahun 2015. Jangan keliru dengan tarif lain dalam peraturan yang sama: pendaftaran peralihan hak atau balik nama dikenai biaya 1/1000 dari nilai tanah ditambah Rp50.000 (Pasal 16). “Nilai tanah” ini, menurut Remax Indonesia (Oktober 2025), dalam praktiknya didekatkan dengan NJOP, dasar pengenaan pajak properti.
Detail yang sangat berharga untuk melawan penipuan: biaya-biaya ini adalah penerimaan negara. Menurut Brighton, biaya ini disetorkan langsung ke kas negara melalui sistem perbankan dengan kode billing. Tidak seorang pun, baik “agen” maupun “orang dalam BPN”, berhak menerimanya secara tunai dari tangan ke tangan.
Kemungkinan besar Anda tidak akan mengantre sendiri: dalam sebuah transaksi, pengecekan dilakukan oleh notaris/PPAT, pejabat umum yang berwenang membuat akta pertanahan. Daftar periksa uji tuntas dari Bali Property Rules (Maret 2026) menjadikannya aturan emas: “never rely solely on documents provided by the seller — verify every certificate directly at the local BPN”. Jangan pernah hanya mengandalkan dokumen dari penjual; mintalah setiap sertifikat diperiksa langsung di BPN.
Mencocokkan identitas pihak yang menyewakan: daftar periksa untuk satu sore
Daftar periksa yang sama (Maret 2026) memuat pemeriksaan yang mengubah firasat menjadi berkas bukti:
- KTP = sertifikat. Nama di KTP pihak yang menyewakan harus sama persis dengan nama pemegang hak di sertifikat.
- Persetujuan pasangan. Hukum perkawinan Indonesia mengenal harta bersama: pasangan pemegang hak harus menyetujui transaksinya.
- Bukti bayar PBB 5 tahun. Pajak bumi dan bangunan yang dibayar atas nama pemegang hak lima tahun berturut-turut adalah penanda kuat kepemilikan yang sesungguhnya.
- Bebas Hak Tanggungan. Hak Tanggungan yang terdaftar membebani properti; minta roya sebelum Anda berkomitmen.
- Banjar tahu. Pengecekan informal di kelurahan atau ke banjar bisa mengungkap sengketa yang tidak terdaftar.
- Batas fisik. Bandingkan patok tanah dengan Surat Ukur, gambar ukur yang dilampirkan pada sertifikat.
Jika pemberi sewa seorang WNA: minta rantai hak yang lengkap
Kembali ke kasus yang disebut sebelumnya. Pemberi sewa Anda seorang WNA: ia tidak bisa memegang Hak Milik, sehingga dalam sebagian besar kasus ia adalah penyewa utama yang menyewakan kembali leasehold-nya. Dalam situasi ini, satu dokumen saja tidak membuktikan apa pun; Anda membutuhkan rantai yang lengkap, seperti dirinci daftar periksa leasehold Bali Property Rules (Maret 2026):
1. Sertifikat pemilik tanah berkewarganegaraan Indonesia (SHM), diperiksa seperti dijelaskan di atas, termasuk keabsahan haknya.
2. Akta sewa notariil milik pihak yang menyewakan kepada Anda, yang ditandatangani dengan pemilik tanah tersebut. Kantor hukum Bali Lawyer (Januari 2024) membandingkan akta sewa — akta autentik yang dibuat notaris dan jelas lebih dianjurkan — dengan perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang ditandatangani sendiri oleh para pihak, yang jauh kurang melindungi. Di antara keduanya ada waarmerking: pendaftaran oleh notaris atas dokumen yang ditandatangani di luar kantornya.
3. Hak eksplisit untuk menyewakan kembali dalam akta sewa tersebut. Sekalian, baca klausul perpanjangannya, dan pastikan tidak ada sewa lain yang bersaing atas properti yang sama.
Jika satu mata rantai hilang, kontrak Anda tidak punya pijakan: inilah persis skenario sewa tanpa akta notaris di Bali timur yang disebut di atas.
Urutan langkah sebelum membayar apa pun
Siapkan 2–4 minggu untuk uji tuntas lengkap, termasuk 1–2 minggu khusus untuk pemeriksaan di BPN (Bali Property Rules, Maret 2026). Jangan pula mencampuradukkan perannya: PPAT membuat akta dan melakukan pengecekan, tetapi tetap netral di antara para pihak; hanya advokat independen yang berada di pihak Anda. Karena itulah rekomendasi yang selalu diulang sumber-sumber ahli: pilih sendiri notaris atau advokat Anda, jangan yang disodorkan agen atau pihak yang menyewakan.
Jadi, secara berurutan:
1. Minta fotokopi sertifikat dan KTP pihak yang menyewakan bahkan sebelum melihat properti, sejak percakapan pertama. Di Lokalfinds, lakukan langsung di kolom percakapan iklan: pemberi sewa yang serius akan memberikan dokumen-dokumen ini tanpa kesulitan, dan penolakan berulang sudah merupakan jawaban.
2. Temukan bidang tanahnya di BHUMI atau Sentuh Tanahku: keberadaan, batas, jenis hak.
3. Cocokkan KTP dengan sertifikat, lalu jalankan daftar periksa: PBB, Hak Tanggungan, banjar, Surat Ukur.
4. Jika pemberi sewa seorang WNA, minta rantainya — sertifikat atas nama WNI → akta sewa → hak menyewakan kembali.
5. Minta pengecekan dilakukan (~Rp50.000/sertifikat) oleh notaris/PPAT pilihan Anda sendiri sebelum menandatangani, dan tolak setiap pembayaran “biaya resmi” secara tunai.
Pemeriksaan ini hanyalah satu tahap dari proses pindah: daftar periksa lengkap untuk pindah ke Bali memuat urutan umumnya, dan panduan hidup sebagai ekspatriat di Bali 2026 memberi konteksnya. Dua sampai empat minggu pemeriksaan bisa terasa lama di hadapan pemberi sewa yang terburu-buru. Justru karena itulah para penipu terburu-buru.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bisakah melihat nama pemilik tanah secara daring di Indonesia?
Tidak. BHUMI dan Sentuh Tanahku, dua alat resmi ATR/BPN, menampilkan jenis hak, batas, dan pada kasus tertentu luas bidang tanah yang bersertifikat, tetapi tidak pernah nama pemegang haknya. Kompas.com (Oktober 2025) dan Kompas TV (Juli 2025) sama-sama mencatat hal ini. Identitas hanya bisa dipastikan dengan mencocokkan sertifikat dan KTP serta lewat pengecekan resmi di kantor BPN, yang biasanya dilakukan oleh notaris/PPAT.
Berapa biaya pengecekan sertipikat di kantor BPN?
Sekitar Rp50.000 per sertifikat, menurut dua panduan Indonesia yang diperbarui pada Juli dan Agustus 2026 (Rumah123, Brighton). Dasar tarifnya adalah PP No. 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang masih berlaku. Pembayaran dilakukan melalui kode billing negara di bank, tidak pernah secara tunai dari tangan ke tangan. Dibutuhkan sertifikat asli, kartu identitas, dan formulir; biasanya notaris/PPAT yang mengurusnya.
Apakah Sentuh Tanahku bisa dipakai tanpa KTP Indonesia?
Sebagian. Pembuatan akun membutuhkan email (alur yang dijelaskan Kompas TV), dan menu “Cari Bidang” memungkinkan pencarian bidang tanah dengan nomor sertifikat atau NIBEL. Menu yang mewajibkan verifikasi identitas Indonesia (NIK + swafoto, seperti “Info Sertifikat”) tidak bisa diakses tanpa KTP. Bagi WNA, portal web BHUMI tetap menjadi alat paling mudah: tidak perlu akun.
Apa yang harus dilakukan jika bidang tanah tidak muncul di BHUMI?
Jangan buru-buru menyimpulkan. Kementerian Keuangan (DJKN) pada 2024 mengingatkan bahwa digitalisasi belum lengkap, akurasinya sekitar 50%, dan bisa ada perbedaan antara aplikasi dan dokumen aslinya. Jadi, bidang tanah yang tidak muncul belum tentu belum bersertifikat. Brighton (Juli 2026) menyarankan fitur “Lapor” di aplikasi Sentuh Tanahku untuk melaporkan bidang tanah yang tidak muncul. Bagaimanapun, hanya pengecekan di kantor BPN yang menjadi acuan sah.
Apakah Girik atau Letter C cukup untuk membuktikan kepemilikan?
Tidak. Daftar periksa uji tuntas Bali Property Rules (Maret 2026) sangat tegas: hanya sertifikat SHM, SHGB, dan SHP yang membuktikan hak atas tanah yang terdaftar; Girik atau Letter C bukan sertifikat. Jika pihak yang menyewakan hanya bisa menunjukkan dokumen jenis ini, mintalah notaris/PPAT atau advokat independen memeriksa berkasnya sebelum Anda membayar apa pun, dan minta bidang tanahnya diperiksa di kantor BPN.
Pemberi sewa saya seorang WNA: dokumen apa yang harus saya minta?
Rantai hak yang lengkap. WNA tidak bisa memegang Hak Milik (UUPA, Pasal 21): ia hampir selalu penyewa utama pemegang leasehold. Minta sertifikat pemilik tanah berkewarganegaraan Indonesia, akta sewa notariil milik pihak yang menyewakan kepada Anda, dan klausul tegas yang mengizinkannya menyewakan kembali. Periksa juga klausul perpanjangan dan pastikan tidak ada sewa lain yang bersaing (daftar periksa Bali Property Rules, Maret 2026).
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa properti sebelum tanda tangan?
Siapkan 2–4 minggu untuk uji tuntas lengkap, termasuk 1–2 minggu khusus untuk pemeriksaan di kantor BPN (Bali Property Rules, Maret 2026). PPAT membuat akta dan melakukan pengecekan, tetapi tetap netral di antara para pihak; advokat independen, sebaliknya, hanya membela Anda. Karena itu, pakailah notaris atau advokat pilihan Anda sendiri, jangan yang diusulkan agen atau pihak yang menyewakan.
Sumber
Resmi
- BHUMI — Peta Interaktif ATR/BPN — portal peta resmi, daring dan dapat diakses (diperiksa pada 3 Agustus 2026).
- DJKN / Kementerian Keuangan — tiga aplikasi dan situs gratis untuk mencari lokasi bidang tanah bersertifikat (3 September 2024) — Sentuh Tanahku, BHUMI, Google Maps; peringatan resmi soal digitalisasi yang belum lengkap dan akurasi sekitar 50%.
- PP No. 128 Tahun 2015 — dasar tarif PNBP Kementerian ATR/BPN, status “Berlaku” diperiksa pada 3 Agustus 2026; batang tubuh dibaca (Pasal 16: peralihan hak = 1/1000 dari nilai tanah + Rp50.000, ditetapkan 28 Desember 2015); lampiran tarif berupa pindaian, dibaca pada 24 Oktober 2026 setelah diperbesar (“Pelayanan Informasi Pertanahan”, F.1: pengecekan sertifikat, Rp50.000 per sertifikat; halaman 23 PDF).
- Halaman Google Play Sentuh Tanahku — bukti bahwa aplikasi ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (paket
id.go.bpn.sentuh). - Permendag No. 33 Tahun 2025 — berlaku sejak 5 Oktober 2025; Lampiran I, KBLI 68200: perusahaan perantara perdagangan properti (P4) adalah “badan usaha berbentuk badan hukum” (PDF dibaca pada 24 Oktober 2026).
Media nasional Indonesia (pers)
- Kompas.com — cara cek bidang tanah secara daring tanpa ke kantor BPN (9 Oktober 2025) — cara memakai BHUMI dan Sentuh Tanahku; nama pemilik tidak ditampilkan.
- Kompas TV — cara cek sertifikat lewat Sentuh Tanahku dan BHUMI (16 Juli 2025) — alur “Sertifikat Analog”, pembuatan akun dengan email, batasan hasil pencarian.
Panduan dan ahli (sumber komersial)
- Rumah123 — cara cek sertifikat tanah secara daring dan luring (diperbarui 3 Agustus 2026) — empat jalur verifikasi, tarif “sekitar Rp50.000” di kantor BPN.
- Brighton — cara cek sertifikat lewat situs ATR/BPN dan Sentuh Tanahku (20 Juli 2026) — “Rp 50.000 per sertifikat” yang dikaitkan dengan PP No. 128 Tahun 2015, setoran langsung ke kas negara, menu “Info Sertifikat” (sertifikat yang terhubung dengan NIK sendiri), fitur “Lapor” di aplikasi.
- Bali Property Rules — daftar periksa uji tuntas properti di Bali (Maret 2026) — kecocokan KTP-sertifikat, PBB 5 tahun, Hak Tanggungan/roya, banjar, Surat Ukur, waktu 2–4 minggu, peran PPAT dan advokat, bagian leasehold.
- Paradyse Homes — cara kerja penipuan properti di Bali pada 2026 (2026) — tiga pola penipuan, tanda bahaya, besaran uang yang dilaporkan (sumber komersial, angka disajikan apa adanya).
- Bali Lawyer — cara menyewa properti di Indonesia (19 Januari 2024) — akta sewa vs perjanjian di bawah tangan, waarmerking.
- Remax Indonesia — besaran biaya PNBP tanah (29 Oktober 2025) — menegaskan PP No. 128 Tahun 2015 sebagai dasar tarif PNBP dan menerapkan rumus 1/1000 + Rp50.000 pada NJOP (tercantum di Pasal 16 peraturan tersebut untuk peralihan hak).
- Hukumonline — Mengenal Persekutuan Komanditer atau CV (3 Oktober 2024) — situs informasi hukum: CV bukan badan hukum (“Statusnya bukan badan hukum”).
Hal-hal yang dikutip dari tangan kedua (halaman sumber tidak bisa diakses langsung, diambil dari cuplikan hasil pencarian): daftar periksa InvestLand Bali (kasus sewa tanpa akta notaris di zona hijau, 2024), artikel media Indonesia tahun 2026 tentang perombakan Sentuh Tanahku dan login IKD, serta pola “pemilik palsu” yang berulang sebagaimana digambarkan panduan-panduan konsumen.
